Rabu, 25 April 2012

Perda Pajak dan Retribusi Daerah Kab.Blora jangan Memberatkan Rakyat



. goasentono.blogspot.com . Ketua DPRD Blora, H Maulana Kusnanto kembali memberi penekanan terkait pembahasan sejumlah rancangan peraturan daerah (raperda) tentang pajak dan retribusi daerah. Dia mengingatkan agar tarif pajak dan retribusi yang dikenakan nanti jangan sampai memberatkan masyarakat.
"Hati-hati dalam menetapkan tarif pajak dan retribusi. Pedagang kecil di pasar dan pedagang besar hendaknya diberikan tarif yang berkeadilan," ujar Kepala Bagian Legislasi Sekretariat DPRD Blora, Pujianto, mengutip arahan Ketua DPRD, H Maulana Kusnanto, Minggu (22/4)
.
DPRD telah membentuk dua panitia khusus (pansus) untuk menyelesaikan pembahasa enam raperda inisiatif DPRD. Pansus pertama diberi tugas membahas raperda yang terkait pendapatan asli daerah. Yakni raperda tentang Pajak Daerah, Retribusi Perizinan Tertentu, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan serta raperda tentang Penataan Pasar Tradisional Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

Adapun Pansus kedua membahas raperda tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Percepatan Pembangunan Insfrastruktur Jalan dan Jembatan Melalui Kontrak Tahun Jamak. Pansus kedua juga diserahi membahas raperda yang diajukan Pemkab yakni tentang Penyertaan Modal Daerah pada BUMD BPR BKK Kota dan PT Bank Jateng.
"Pembentukan Pansus itu dalam rangka percepatan pembahasan hingga penyelesaian raperda menjadi peraturan daerah," ujar Ketua Badan Legislasi (Banleg) DPRD Blora, Sutrisno.
Dalam menjalankan tugasnya, Pansus I akan melakukan studi banding ke sejumlah kabupaten dan kota di Jateng dan Yogyakarta. Sedangkan Pansus II studi banding ke beberapa kabupaten dan kota di Jatim dan Bali, pekan ini.

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar